Belakangan ini, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kota Padang masih terkesan amburadul. Keberadaan kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumbar sangat memberikan kesan yang kurang menggenakkan. Kenyataan ini, akan terlihat dari banyaknya pembangunan yang ada tidak memberikan keseimbangan dengan lingkungannya.
Contohnya, saat ini banyak sekali trotoar menjadi lahan untuk bisnis, bahkan yang lebih hangat-hangatnya adalah penataan ruang kota yang sangat tidak signifikan dengan banyaknya bermunculan pemukiman baru di daerah yang lebih tinggi. Perpindahan penduduk yang kebanyakan adalah dikarenakan bencana -gempa dan isu tsunami- yang kerap menghantui masyarakat pantai.
Kawasan pantai, merupakan kawasan yang saat ini ditakuti oleh masyarakat. Kenata tidak, ancaman yang kerap kali terdengar belakangan ini adalah didatangkan dari laut, daerah yang dekat dengan pantai. Dengan kondisi yang berlangsung beberapa waktu ini, membuat masyarakat memilih meninggalkan pantai dan berpindah kelokasi yang lebih tinggi dan disinyalir lebih aman.
Meskipun kata, Irfianda Abidin salan seorang developer kota Padang mengatakan bahwa pemerintah sudah mengajak masyarakat untuk bertawakal dan mendekatkan diri kepada-Nya, namun rasa takut sudah merasuki jiwa mereka -masyarakat- dan sudah sulit untuk melawannya.
Kendati demikian, mereka berpindah, mencari lokasi yang lebih tinggi. Keadaan ini pun didukung oleh keberadaan fasilitas perumahan yang mulai banyak dibangun dilokasi-lokasi yang "dinyatakan" aman tersebut. Tak bisa tidak, rasa takut yang sudah bersemayam kokoh dalam kehidupan masyarakat, membuat mereka tidak lagi memikirkan untuk tetap bertahan.
Memang saat ini kondisinya sangat tidak bagus, ujar Irfianda ketika dihubungan lewat ponselnya, Kamis (20/3). Apalagi dari segi penataan bidang pemukiman. Kondisi juga lebih diperparah dengan banyaknya penduduk yang berpindah ke lokasi yang lebih tinggi. Sehingganya penataan ruang kota lebih tidak signifikan.
Bahkan, kata Irfianda, ia bersama developer lainnya, akan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan membentuk sebuah manajemen yang harus mensinergikan pembangunan dengan jalan. Kerena menurutnya, permasalahan yang akan ditimbulkan oleh penataan kota yang tidak merata saat ini adalah memberikan pengaruh pada jalan sebagai perhubungan.
Selain itu, pembangunan pemukiman juga harus seimbang dengan kondisi lingkungan yang sudah ada. Sehingga apa yang direncanakan menyatu dengan tata ruang yang ada sekarang ini. "Sehingga permasalahan kesemrautan yang dimaksud tidak lagi terjadi. Dan kedepannya, permasalahan ini akan kita usahakan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Dan Irfianda juga mengatakan untuk langkah selanjutnya, penataan pemukiman akan diarahkan pada pemukiman yang bebas dari akslusif class. Dimana tidak ada lagi perbedaan status yang akan menimbulkan perbedaan. Dalam hal ini, diharapkan bisa memberikan pembauran pada masyarakat dari segala golongan, baik miskin maupun kaya.
"Salah satu usaha yang saat ini sedang kita upayakan adalah membentuk pemukiman yang bebas dari eksklusif class. Dimana pemukiaman yang tadinya terdiri dari kelas-kelas sosial, namun saat ini kita sedang mengupayakan untuk membentuk pemukiman yang merata tanpa adanya, perbedaan status sosial," jelas Irfianda.
Menanggapi permasalahan yang sama, Wahyu Iramana Putra, Direktur PT. Griya Prima Elok mengatakan bahwa kondisi saat ini tak lain adalah dikarenakan kurangnya perencanaan untuk memulai pembangunan. Hendaknya, pemerintah kota melalui tata ruang kota membentuk planing awal tentang tatanan ruang kota yang baik.
Misalnya, dengan membentuk pengelompokan-pengelompokan yang berkompeten. Agar nantinya tidak adalagi terlihat tata ruang yang campur aduk. Setiap kawasan, kata Wahyu diatur sedemikian rupa, contohnya untuk kawasan industri, kawasan pendidikan, kawasan pemukiman. Sehingga tidak ada kesimpang siuran, jangan nantinya diareal perumahan yang bagus jalannya sempit atau banyak hal lainnya.
"Untuk wilayah di sepanjang Jl. Khatib Sulaiman misalnya. Kita tahu daerah itu merupakan kawasan perkantoran, rasanya tidak cocok kalau kita tempatkan disana SPBU, Dealer dan hal-hal lain yang sifatnya bisnis," tuturnya.
Bahkan, kata Wahyu untuk pemukiman yang lebih menuju ke ketinggian, dengan perhitungan 24 meter dari dasar laut yang sedang banyak terjadi saat ini, agar lebih dicermati lagi oleh pihak terkait. Dimana daerah kecamatan Lama --Padang Timur dan sekitarnya-- yang menjadi sasaran masyarakat untuk mengantisipasi bencana yang sering terjadi ini mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah khususnya bidang tata ruang kota.
Untuk lebih mudahnya, pemerintah hendaknya lebih transparansi dengan publik, agar tidak ada kecurangan dan juga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Jangan nantinya, masyarakat setempat menanggung kerugian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, ujarnya.
"Kita berharap, supaya pemerintah lebih memperhatian hal ini. terutama sekali pemukiman yang mengarah ke tempat ketinggian, supaya tidak terjadi lagi kekeliruan dalam penataan kota. Terutama sekali adalah dengan memperhatikan kebutuhan publik," kata Wahyu.(***)
0 komentar:
Posting Komentar